Pemutihan Pajak Kendaraan Mulai 1 Agustus 2020, Berikut Syaratnya

Sumsel, Ringkaskata.com | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan memulai program penghapusan denda dan bunga pajak (pemutihan) kendaraan bermotor pada 1 Agustus 2020 dan berlangsung selama satu bulan.

“Pemutihan ini akan terus kita lakukan evaluasi setiap bulannya. Kalau memang masih ada potensi bayar lagi, tentu akan kita perpanjang. Tergantung dari situasinya nanti,” ungkap Gubernur Sumsel, ujar Herman Deru.

Deru menambahkan, kebijakan ini diambil Pemprov Sumsel melihat kondisi ekonomi daerah yang merosot akibat Pandemik COVID-19.

“Dalam situasi pandemik sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, kami memberikan pemutihan denda pajak,” ungkap Deru.

Selain itu, Kepala Bapenda Sumsel, Neng Muhaibah mengatakan penghapusan biaya bunga dan denda diberikan bagi kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak tanpa diberi batas.

“Semua kendaraan yang masih nama orang pertama akan balik nama tidak kena biaya. Biaya balik nama khusus kendaraan second,” jelas dia.

Neng juga menjelaskan, pemutihan ini memang menjadi kewenangan Gubernur yang diatur dalam Undang-Undang pasal 107 ayat 3 nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pasal 73 Perda nomor 3.

“Masyarakat yang kendaraannya sudah mati pajak, contohnya lima tahun, mereka tidak akan dikenakan biaya denda. Hanya biaya pokok pajak saja yang nanti dibayarkan,” tuturnya.

Penerapan protokol kesehatan juga akan di lakukan secara ekstra, agar tidak ada penumpukan wajib pajak di samsat-samsat yang ada di Sumsel saat program pemutihan dan mencegah penularan Covid-19.

Berikut persyaratan untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan.

Adapun syarat yang perlu disiapkan untuk membayar pajak kendaran ada dua kategori yakni pajak tahunan dan pajak lima tahunan.

Untuk Pajak Tahunan syarat atau dokumen yang disiapkan antara lain :

1. Melampirkan STNK asli

2. Melampirkan identitas pemilik untuk perorangan KTP dan untuk perusahaan melampirkan SIU atau TDP sesuai dengan nama dan alamat yang tertera di STNK

3. Bila diwakilkan, harus melampirkan surat kuasa dari pemilik kendaraan dengan disertai tanda tangan bermaterai

Sedangkan syarat atau dokumen untuk pajak Lima Tahunan antara lain :

1. Melampirkan STNK asli

2. Melampirkan identitas pemilik untuk perorangan KTP dan untuk perusahaan melampirkan SIU atau TDP sesuai dengan nama dan alamat yang tertera di STNK

3. Bila diwakilkan, harus melampirkan surat kuasa dari pemilik kendaraan dengan disertai tanda tangan bermaterai

4. Melakukan cek fisik kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya

5. Melampirkan foto copy BPKB

Diolah dari beberapa sumber

Rep : RA

🔥110

If you liked this article
please click on the "Like!".