Pemuda HKTI Muara Enim Menggelar Webinar dengan Tema “Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Bantuan Dana Covid-19”

Ringkaskata.com | Covid-19 menjadi pembicaraan diseluruh dunia saat ini. Begitu juga di Indonesia, seluruh media dipenuhi berita dan informasi tentang masalah covid-19 dan bagaimana upaya penanganan disetiap wilayah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Anggaran tersebut tentu diharapkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara untuk melawan wabah yang telah melumpuhkan berbagai sektor publik di tanah air. Pemerintah pun melibatkan banyak pihak untuk mengawasi anggaran tersebut termasuk masyarakat.

Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Muara Enim Mengadakan Webinar dengan tema peran masyarakat dalam mengawasi bantuan dana covid 19 yang di ikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, guru, dosen dan juga Anggota BPD dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua DPK Pemuda Tani HKTI Muara Enim, Ahsan Solehan mengatakan bahwa disini masyarakat mempunyai peran untuk mengawasi bantuan dana covid 19 ini.

“Belakangan ini banyak beredar berita tentang bantuan ini yang tidak sampai kepada sasaran. Ada orang yang mampu itu dapat bantuan ada yang tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Ahsan juga menambahkan bahwa masyarakat jangan hanya diam melihat kejadian itu terjadi terutama di perdesaan.

“Silahkan melaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi  ingat harus punya bukti dan itu memang sesuai dengan fakta dan data yang benar. Jangan takut untuk melapor kita dilindungi kok oleh undang-undang,” tambahnya.

Ahsan berharap dengan adanya Webinar ini dapat menumbuhkan rasa peduli dan tolong menolong antar sesama kita.

“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk saling peduli dan tolong menolong. Karena bantuan bukan merupakan solusi utama untuk menyelesaikan kemiskinan. Namun, sikap kita saling peduli dan tolong menolonglah yang membuat hidup kita sejahtera, “ harapnya.

Selain itu, Arniza Nilawati, S.E, M.M selaku Anggota DPD RI Komite IV juga menjelaskan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap anggaran penanganan pandemi Covid-19.

“Peran serta masyarakat sendiri itu mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global virus corona  dan hak untuk melapor itu tercantum dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah khususnya pasal 21 dan 22,” jelasnya. .

Satgas gugus tugas covid 19 kabupaten Muara Enim, Surya Panca Diharta, S.H juga menambahkan di tengah pandemi Covid-19 ini semua eleman masyarakat terkena dampaknya.

“Banyak masyarakat yang merasakan dampak dari Covid 19 ini, baik itu petani maupun pengusaha dan lainnya,“ tutupnya.

Rep : IN

🔥36

If you liked this article
please click on the "Like!".