Besok, Kota Palembang Akan Berlakukan PSBB

Palembang, Ringkaskata.com | Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Palembang akan mulai diberlakukan besok Rabu, 20 Mei 2020 setelah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru.

Herman Deru,menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti dan tunduk pada aturan saat PSBB sudah diterapkan di Palembang, jadi pemerintah pun bisa fokus kepada penurunan kasus COVID-19.

“Yang paling penting peran masyarakat itu sendiri, tidak mungkin sukses kalau tanpa peran serta masyarakat,” imbuhnya.

Ia berharap dengan berlakunya PSBB ini bisa efektif memutus rantai penyebaran virus mematikan yang telah menginfeksi 310 warga Palembang hingga 18 Mei 2020 itu.

Sementara itu Wali Kota Palembang Harnojoyo menjelaskan bahwa, PSBB akan dilakukan selama 14 hari sejak diberlakukan.

Prinsip-prinsip PSBB telah dilaksanakan di Palembang sejak penetapan status siaga darurat Covid-19 di Sumsel. Pembatasan sekolah, ibadah, dan kerja dari rumah pun telah dilakukan sejak awal April.

“Kita juga akan memberlakukan pembatasan jam kerja, kumpulan orang, dan pembatasan jumlah penumpang dalam angkutan umum. Sejumlah sanksi diterapkan bagi pelanggar mulai dari sanksi administrasi hingga tindak pidana ringan,” kata dia.

Untuk jam kerja, dari yang sebelumnya delapan jam per hari dipangkas menjadi lima jam untuk seluruh badan usaha, perusahaan, serta aparatur sipil negara. Dalam satu ruangan kantor pun harus diisi oleh 50 persen orang dari kapasitas maksimal.

Dalam pelaksanaannya, PSBB tiga hari pertama akan menjadi masa sosialisasi dan adaptasi masyarakat. Hari-hari selanjutnya, pemberlakuan sanksi atas pelanggaran pun akan langsung ditindak.

“Jadi sanksi akan diterapkan pada pelanggar mulai H+2 Idul Fitri. Sanksinya kita terapkan lebih edukatif seperti kerja sosial,” ujar dia.

Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemkot Palembang Allan Gunery juga mengatakan, terkait sanksi terhadap pelanggar PSBB bervariatif. Mulai dari teguran, sanksi administratif, hingga tindak pidana ringan.

“Sanksi administratif berupa penahanan KTP dan pembubaran kegiatan bila ada kerumunan. Untuk tindak pidana ringan akan diterapkan bila warga yang bersangkutan melawan petugas atau tidak mengindahkan perintah aparat,” kata Allan.

Rep : RA

Diolah dari beberapa sumber

🔥112

If you liked this article
please click on the "Like!".