Upah Minimum Kota (UMK) Akan Naik Pada 2020

Ringkaskata.com | Hello Rinks, ada kabar gembira nih buat kalian para pekerja yang ada di Sumatera Selatan bahwa Upah Minimum Kota (UMK) akan naik juga loh sobat, Jumat (1/11/2019).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan saat ini besaran UMK tahun 2020 untuk kota Palembang masih dalam tahap meminta persertujuan ke Gubernur Sumsel.

“Ya, UMP sudah diumumkan hari ini tapi untuk UMK tahun 2020 Kota Palembang masih dalam tahap meminta persetujuan Gubernur Sumsel,” ujarnya.

Kata dia, secepatnya UMK Kota Palembang akan ditetapkan. “Insya Allah kita akan umumkan secepatnya di bulan ini juga,” jelasnya.

Terkait besaran, Edison enggan sedikit pun membocorkannya.

Namun ia memastikan UMK tahun 2020 untuk Kota Palembang akan lebih besar sedikit dari UMP yang telah ditetapkan.

“Kalau UMP Rp 3.043.111 , untuk UMK kita lebih besar sedikit dari itu,” jelasnya.

Diketahui, untuk UMK Kota Palembang tahun 2019 yakni Rp 2,917.260 lebih besar sedikit dari UMP Sumsel yang ditetapkan sebesar Rp 2.805.751.

Berikut Daftar UMK di Daerah Sumsel

1. UMK Muratara

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muratara, Abdurrahman Wahid mengatakan UMK Muratara mengikuti UMP Sumsel.

Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) belum memiliki dewan pengupahan untuk menetapkan Upah Minimun Kabupaten (UMK).

Sehingga upah pekerja di Kabupaten Muratara masih mengacu pada Upah Minimun Provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel)

“Kita belum ada dewan pengupahan, jadi masih ikut provinsi,” Ujarnya.

2. UMK Lubuklinggau

Rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), juga diikuti rencana kenaikan upah minimum bagi Kabupaten dan Kota tak terkecuali Kota Lubuklinggau.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau, Purnomo mengatakan masalah Upah Minimum Kota (UMK) Lubuklinggau mengikuti UMP Sumsel.

“Jadi untuk kota Lubuklinggau sudah saya disposisikan untuk mendapat persetujuan dari wali kota,” Ujarnya.

Jika sebelumnya UMK Lubuklinggau hanya Rp 2,8 juta, sekarang naik menjadi Rp 3.043.111 atau setara dengan provinsi yang mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen dari sebelumnya.

3. UMK Pali

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Usman Dhani menyebutkan, Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) PALI masih mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan.

Hal ini lantaran, menurut dia, belum adanya Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bumi Serepat Serasan serta belum adanya akademisi atau tenaga ahli.

“UMP Sumsel sebesar Rp 2.804.453/bulan dan sesuai Peraturan Pemerintah naik menjadi Rp 3.043.111 atau sekitar delapan (8) persen. Jadi, itu juga berlaku di Kabupaten PALI, meski masih menunggu persetujuan Gubernur,” Ungkapnya

Usman juga menjelaskan bahwa, pihaknya telah menyarankan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berada di wilayah Kabupaten PALI agar membentuk Dewan Pengupahan dan Apindo.

“Syarat penerapan UMK selain ada Dewan Pengupahan, Apindo, Akademisi juga harus ada Serikat Buruh. Nah, untuk serikat buruh, sebagian besar perusahaan sudah memilikinya,” jelasnya.

Sumber : Tribunsumsel

 

🔥77

If you liked this article
please click on the "Like!".