Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 sudah diundangkan yang melarang mantan Koruptor maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Ringkaskata.com | Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra mengatakan bahwa pihaknya akan memberi sanksi berupa pembatalan calon kepada partai Politik yang masih mendaftarkan Caleg yang pernah terlibat kasus Korupsi.

“Kita akan umumkan bahwa Caleg yang bersangkutan adalah mantan napi koruptor di TPS-TPS (tempat pemungutan suara),” ujar Ilham.

Selain itu, Ilham juga menghimbau kepada partai politik untuk mendaftarkan para Calegnya dan menyerahkan formulir B3. Di mana parpol tersebut tidak pernah mencalonkan mantan kasus korupsi yang disahkan oleh ketua umum Kpu.

“Wajib bagi partai untuk menyerahkan Formulir B3 itu. Kemudian akan kita cek, apakah partai yang bersangkutan sudah mengisi pakta integritas tersebut dan berkas itu harus dibawa pada saat pendaftaran Caleg 2019  mendatang,” himbaunya.

Sementara itu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Widodo Ekatjahjana membenarkan bahwa PKPU telah ditandatangani oleh menkumham.

“Sudah diundangkan dan ditandatanganiUntuk penjelasannya bisa ditanyakan kepada instansi yang bersangkutan,” kata Widodo.

Widodo menambahkan bahwa isi peraturan tersebut akan tercantum dalam pasal 4. Berikut isi pasalnya :

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.” Tambah Widodo.

 

Rep:Ab_25/Ed:KIS

Diolah dari berbagai sumber